Jangan Pertentangkan Nama … !

Categories:


drg. Murti Utami, MPH

Kartu Indonesia Sehat (KIS) resmi diluncurkan Presiden RI. Puluhan ribu kartu penjamin kesehatan dibagikan kepada warga tak mampu di 19 kota. Wajah-wajah gembira dan penuh harap menyambut peluncuran kartu di Kantor Pos lalu. Sebuah uluran tangan dari pemerintah untuk masyarakat kurang mampu.
Sayangnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang merasakan tingginya biaya kesehatan menuai banyak kritik. Landasan hukum, sumber dana, model pembayaran, keputusan yang dipaksakan, dll. Toh sebelumnya juga ada JKN. Sebuah program jaminan kesehatan yang diterapkan secara nasional dan ditangani Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Bila dicermati, jangkauan JKN tidak terbatas, bukan hanya pada keluarga miskin atau perseorangan, tapi untuk semua penduduk Indonesia. Sementara KIS untuk masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Karena KIS secara umum bertujuan meringankan beban masyarakat miskin terhadap masalah kesehatan.
Sasaran penerima KIS tahun 2014, kurang lebih 432.000 jiwa. Jumlah tersebut berasal dari 1,7 juta jiwa masyarakat dengan kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak masuk dalam penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Besarnya penerima KIS ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang sumber dana dan landasan hukumnya. Karena BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber pada APBN, saat ini baru menampung 86,4 juta jiwa.
Wapres Jusuf Kalla mengatakan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) memiliki dasar hukum. Program kartu ini dipayungi undang-undang BPJS, sehingga KIS dapat diterapkan di seluruh Indonesia. Inilah yang kemudian dijadikan dasar pertanyaan “Apa bedanya KIS dan JKN?” Karena KIS tidak lain adalah JKN sendiri.
Terlepas dari semuanya, seperti ungkapan William Shakespeare dalam kisah roman “Romeo dan Juliet”, apalah arti sebuah nama? Nama yang dibutuhkan untuk melakukan identifikasi wujud, menjadi tidak bermakna manakala membawa ikutan berupa pertikaian, pertengkaran, bahkan kegaduhan politik.
Dalam roman itu, Juliet meminta Romeo menanggalkan ‘Montague’. Nama yang menjadi pemicu kekisruhan tak berkesudahan antara dua keluarga besar mereka. Pertengkaran yang mengabaikan esensi terdalam dari keduanya: kasih sayang dan cinta.
Saat ini, jangan pertentangkan antara JKN dan KIS karena kedua nama ini sejatinya untuk melayani rakyat. Sudah saatnya kita singsingkan lengan baju untuk kerja, kerja dan kerja melayani kesehatan rakyat. Bukankah esensi keduanya adalah pelayanan rakyat?
Selamat membaca!

Leave a Reply