Pembiayaan Kesehatan di NTB

Categories:


Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, pemerintah daerah provinsi NTB telah menambah anggaran Rp 20 M. Dana tersebut untuk memastikan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Perinciannya Rp 10 M untuk menjamin 41.000 penerima bantuan iuran (PBI) dan Rp 10 M untuk jaminan persalinan (jampersal) di seluruh Provinsi NTB.

Direktur RSUD Provinsi NTB dr. H. Mawardi Hamry, MPPM menuturkan bahwa klaim pembayaran RSUD selama tahun 2014 sebesar Rp 75.398.403. Semester pertama tahun 2015 sebesar Rp 24.471.273.403 (sampai bulan April).

“Proses di lapangan masih terkendala beberapa hal. Pertama aturan terkait persyaratan dan kelengkapan berkas klaim yang sering berubah-ubah. Kedua kurangnya jumlah verifikator BPJS Kesehatan. RSUD Provinsi NTB melayani 6000-7000 pasien per-bulan. Hanya ada 4 verifikator yang menangani jumlah pasien sebanyak itu. Ketiga belum terintegrasinya SIMRS dengan sistem BPJS Kesehatan. Keempat fasilitas kesehatan primer juga belum memadai”, ujar dr. Mawardi.

Selain itu, kendala yang dialami adalah diagnosa yang tidak dapat diklaim, padahal pelayanan sudah diberikan. Diagnosa yang dimaksud termasuk dalam kriteria gawat darurat.

“Ada juga permasalahan yang menyangkut tarif paket BPJS. Pembiayaan pada kasus-kasus tertentu seperti bedah syaraf, bedah plastik, dan orthopedi, tidak sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan Rumah Sakit. Biaya kegiatan-kegiatan tersebut pada akhirnya akan membebani anggaran RSUD Provinsi NTB”, ujar Mawardi.

Dokter RSUD ini juga masih merasakan rendahnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan BPJS. Banyak tenaga kesehatan RSUD Provinsi NTB masih bekerja keras untuk memberikan penjelasan dan melakukan pendekatan dengan pihak keluarga untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. Termasuk rendahnya penerimaan masyarakat terhadap informasi jenis pelayanan yang ditanggung BPJS di setiap tingkat rujukan.

“Sosialisasi BPJS di tingkat masyarakat masih kurang. Masih ada kasus pasien yang berasal dari masyarakat miskin dan bayi baru lahir belum memiliki kartu BPJS. Ada juga kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan narapidana dari keluarga miskin masuk jaminan dalam BPJS”, tambah Mawardi.

Menurut dr. Mawardi, aktivasi Kartu Peserta BPJS Kesehatan menjadi 14 (empat belas) hari setelah mendaftar sangat merugikan pasien, terutama yang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sebelum kartunya aktif karena tidak dijamin BPJS.

“Ada bayi dari peserta PBI yang tidak dijamin secara langsung, tetapi harus didaftarkan menjadi peserta PBPU (pekerja bukan penerima upah), hal ini sering menimbulkan komplain di masyarakat dan menjadi beban pembiayaan.

Gambaran pembiayaan kesehatan di NTB dipaparkan di hadapan rombongan Komisi IX DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi NTB. Rombongan yang diketuai Pius Lustrilanang tersebut menyoroti arti penting rumah sakit dalam menurunkan angka kematian bayi, dan mempengaruhi tingkat umur harapan hidup masyarakat.

“Kementerian Kesehatan melalui Menteri Kesehatan pernah menyatakan bayi lahir dan orang terlantar dijamin JKN. Mengapa masih ada hambatan di lapangan? Hal ini perlu segera tidak lanjut”, ujar Pius.

Namun menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Junaidi provinsi NTB sudah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk menekan angka kematian bayi.

“Kami meminta mahasiswa untuk melakukan pendampingan kepada ibu hamil dan ibu melahirkan. Setiap ibu hamil dan bayi lahir mendapat pendamping mahasiswa. Targetnya setiap bayi yang lahir dan ibu melahirkan tetap terjaga kesehatannya”, ujarnya.

Menurut anggota DPR Suir Syam, saat ini bayi lahir tidak ada jaminan kesehatan, sehingga banyak yang meninggal, sedangkan ibu yang melahirkan mendapat jaminan kesehatan. Untuk itu kerjasama Kemenkes dan BPJS agar segera menyelesikan masalah penjaminan kesehatan bayi lahir ini.

“Edaran Ketua BPJS agar ditinjau kembali, karena bertentangan dengan Permenkes. Apalagi ada ketentuan kepesertaan jaminan kesehatan bagi bayi baru lahir harus melampirkan denyut jantung bayi 2 minggu sebelum kelahiranya untuk menjadi peserta JKN. Syarat yang tidak masuk akal, sepertinya BPJS ini mau mencari untung dan belum siap mengelola kepesertaan. Seharusnya BPJS mencari terobosan agar masyarakat mendapat kemudahan menjadi peserta JKN. Bukan mempersulit”, tandas Suir.

Pembiayaan Kesehatan di NTB2 Pembiayaan Kesehatan di NTB3

 

Leave a Reply